komisi-viii-ungkap-sulitnya-berangkatkan-haji-tak-seperti-serang-ke-jakarta-1

Bayaran VIII Ungkap Sulitnya Berangkatkan Haji: Tak Seperti Terjang ke Jakarta

Promo menarik pada undian Data Sidney 2020 – 2021.

Jakarta kepala

Pemerintah secara resmi telah mengumumkan kalau Indonesia tidak akan memberangkatkan warganya untuk ibadah haji ke Arab Saudi tarikh 2021. Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengungkap sejumlah kendala yang dihadapi jika memberangkatkan haji di tengah pandemi Corona.

“Ini bukan kayak berangkatkan orang dibanding Serang ke Jakarta, jujur. Cuma kalau berangkatkan karakter mencapai ribuan, ada daripada berbagai daerah, itu agaknya sulit di tengah pembatasan terbang belum dicabut, ” ujar Yandri dalam suatu webinar bertajuk ‘Menyorot Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji’, Kamis (10/6/2021).

Yandri menyebut ada sejumlah tahanan dalam memberangkatkan haji tahun ini. Misalnya pihak Arab Saudi yang tak lekas mengumumkan kuota haji mematok larangan terbang yang belum dicabut.

“Kita analisis di pada negeri sudah sangat jadi. Tetapi kendala terbesar sesungguhnya kuota nggak dikasih, larangan terbang belum dicabut. Terbukti sampai saat ini Saudi belum berikan kuota, ” tuturnya.

Real, kata Yandri, negara jadi menanggung seluruh biaya kondisi protokol kesehatan yang kudu ditaati para calon perkumpulan haji. Namun, dia mengatakan banyaknya karantina yang harus dilalui membuat haji absurd dilaksanakan.

“Kita sudah hitung biaya haji berapa. Perkiraannya Rp 86 juta di tengah pandemi. Tapi itu kita tak bebankan ke calon publik haji karena prokes itu ditanggung negara melalui Menkes. Kalau kita bebankan Rp 6-8 juta ke massa, terlalu berat, ” sirih Yandri.

“Maka waktu itu kita rapat ditanggung penuh negara, termasuk karantina. Berapa hari karantina di Tanah Air, PCR, sampai di tanah suci juga karantina. Intinya hampir 4 kali karantina. Jika dikasih kuota haji, wah malah bisa kacau balau, ” sambungnya.

Untuk itu, Yandri mengungkapkan DPR menyerahkan soal keberangkatan haji 2021 sepenuhnya ke pemerintah untuk mengambil keputusan terbaik.

“Waktu itu kami rapat mati dengan Kemenag, semua fraksi, menghormati dan menyerahkan ke pemerintah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dan tersebut berdasarkan pembicaraan dari penuh sisi, ” imbuh Yandri.

Diketahui, pemerintah melalui Kemenag telah membatalkan untuk meniadakan haji tarikh ini. Keputusan tersebut dinilai pahit tapi menjadi dengan terbaik.

(maa/maa)