DPRD-Pemprov DKI Kembali Gelar Rapat dalam Puncak Bogor Hari Ini

DPRD-Pemprov DKI Kembali Gelar Rapat dalam Puncak Bogor Hari Ini

Jakarta

DPRD DKI bersama Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar kerap di Resort Grand Cempaka, Teratas, Kabupaten Bogor hari ini. Rapat tersebut akan membahas APBD Transformasi 2020.

“Betul (rapat kembali di Puncak bahas) APBD perubahan saja, ” ujar bagian DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan saat dimintai konfirmasi, Senin (26/10/2020). Judistira menjawab apakah DPRD dan Pemprov DKI akan rapat balik di Puncak hari ini.

Judistira mengatakan, rapat itu akan diikuti oleh Badan Perkiraan (Banggar) DPRD DKI dan Awak Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sekda DKI saja. Rapat tersebut digelar hari ini pukul 10. 00 WIB.

“Tapi hanya buat badan anggaran pagi ini tanda 10, terus kemudian dilanjutkan dengan rapat pimpinan gabungan jam 2, jadi orangnya terbatas, ” cakap Judistira.

Judistira sendiri akan ikut dalam rapat ke Puncak sebagai Sekretaris Fraksi Golkar. Ia menyebut rapat hari tersebut tidak akan dihadiri banyak orang seperti rapat sebelumnya yang serupa diikuti oleh seluruh satuan kegiatan perangkat daerah (SKPD) Provinsi DKI.

“Kalau Banggar itu TAPD dipimpin oleh Sekda, tetap kemudian ya asisten-asisten. Nggak banyak seperti yang lalu-lalu melibatkan seluruh SKPD kalau (rapat) Banggar tersebut (tidak semua ikut), ” terang dia.

Sebelumnya, seluruh komisi yang ada di DPRD DKI melaksanakan rapat APBD Mutasi di resort Grand Cempaka. Tersedia sekitar 800 orang yang muncul dalam rapat tersebut, termasuk sejak SKPD. Rapat tersebut digelar sejak Senin, 19 Oktober sampai Rabu, 21 Oktober 2020.

“Iya, semua komisi, pembahasan APBD Perubahan. Ada 800-an orang dengan hadir dari Dewan dan SKPD, ” ucap Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Teragung, saat dihubungi, Rabu (21/10).

Para wakil rakyat DKI berdalih rapat digelar bersama Pemprov untuk mengantisipasi penularan virus Corona. Resort milik Pemprov DKI tersebut disebut memiliki ventilasi yang molek.

“Di Grand Cempaka (Megamendung, Kabupaten Bogor). Perlu ruang terbuka untuk antisipasi penyebaran COVID, ” ucap Plt Sekretaris Mahkamah Hadameon Aritonang, Selasa (21/10).

Keputusan rapat digelar pada resort dengan alasan untuk mengantisipasi Corona menuai kritik. Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani mempertanyakan alasan pengalihan tempat rapat tersebut.

Laura menyampaikan sejumlah catatan, salah satunya terkait jumlah peserta rapat yang disebut mencapai 800 orang. Menurutnya, meski lokasi yang digunakan besar namun dengan jumlah peserta dengan banyak tetap akan menimbulkan kerumunan.

Laura menyebut DPRD perlu merinci kegiatan apa dengan dilakukan, serta bagaimana penerapan protokol kesehatan. Menurutnya, dalam kondisi zaman ini dimanapun lokasinya perlu dihindari kegiatan yang berkerumun.

“Kalau dari DPRD kemudian bisa dijelaskan secara rinci agenda dengan dilakukan di sana dan tujuannya jelas, publik ini kan bisa tercerahkan. Jangan sampai ini membentuk para pejabat publik, yang seharusnya bisa memberikan contoh kepada kelompok jadi kalau pejabat publiknya aja bisa melakukan seperti ini jangan harap masyarakatnya kemudian melakukan kebijakan yang dilakukan pemerintah, ini hendak lebih sulit untuk masyarakat sendiri percaya dengan kebijakan protokol kesehatan tubuh yang harus dilaksanakan, ” ungkap Laura.

(man/elz)