edhy-prabowo-didakwa-terima-suap-rp-257-m-terkait-ekspor-benur-1

Edhy Prabowo Didakwa Terima Uang sogok Rp 25, 7 M terkait Ekspor Benur

Info seputar HK Hari Ini 2020 – 2021.

Jakarta

Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, didakwa menerima uang suap yang totalnya mencapai Rp 25, 7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster (BBL) atau benur. Jaksa mengatakan Edhy menerima uang suap dari beberapa lengah anak buahnya.

“Terdakwa Edhy Prabowo bersama-sama Andreau Misanta Pribadi, Safri, Amiril Mukminin, Ainul Faqih, dan Siswadhi Pranoto Loe telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa kelakuan yang harus dipandang jadi perbuatan yang berdiri tunggal sehingga merupakan beberapa kekejaman, telah menerima hadiah ataupun janji, ” ujar jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan, Kamis (15/4/2021).

Edhy Prabowo didakwa bersama Stafsus dan Kepala Tim Uji Tuntas Perizinan Budidaya Lobster, Andreau Misanta Pribadi, dan Safri sebagai Stasfus Edhy dan Wakil Ketua Tim Uji Sempurna, Amiril Mukminin selaku carik pribadi Edhy, dan Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy Iis Rosita Dewi, serta Sidwadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) dan pemilik PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

“Terdakwa melalui Amiril Mukminin & Safri telah menerima uang lelah berupa uang sejumlah USD 77 ribu dari Suharjito selaku pemilik PT Dua Duta Perkasa Pratama (PT DPPP), dan terdakwa meniti Amiril Mukminin, Ainul Faqih, Andreau Misanta Pribadi, serta Siswashi Pranoto Loe menyambut hadiah berupa uang sebesar Rp 24. 625. 587. 250 atau sekitar jumlah tersebut dari Suharjito serta para eksportir BBL lainnya, ” ungkap jaksa KPK.

Jaksa membicarakan para pengusaha menyuap Edhy dkk agar mempercepat metode izin ekspor benur. “Dengan maksud supaya terdakwa bersama-sama Andreau Misanta Pribadi serta Safri mempercepat proses pengesahan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor BBL kepada PT DPPP & para eksportir BBL lainnya, ” tambah jaksa.

Kasus ini berasal sejak Edhy Prabowo berkeinginan memberikan izin pengelolaan dan budidaya lobster dan ekspor Benih Bening loster (BBL) dengan mencabut Permen KKP RI No 56/PERMEN-KP/2016. Jaksa mengatakan Edhy melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan keinginan itu salah satunya bertemu secara pihak swasta dari kongsi kargo untuk merealisasikan rencananya itu.

Bertemulah Edhy dengan Direktur PT PLI Deden Deni Penuh dan pemilik PT PLI Siswadhi Pranoto Loe di rumah dinasnya dan menyelenggarakan persentasi. Dalam pertemuan itu, kata jaksa, terjadi pemberian bendera perusahaan ke Amiril Mukminin.

“Atas permintaan Amiril Mukminin tersebut, selanjutnya Deden Deni Purnama menyampaikannya kepada Siswadhi Pranoto Loe, kemudian SISWADHI mengusulkan PT ACK yang juga perusahaan miliknya kepada Amiril Mukminin, dan menyerahkan keterangan perusahaan guna dilakukan transformasi struktur kepengurusan dan susunan kepemilikan saham, ” kata jaksa.

Walaupun meminjamkan bendera PT ACK ke Amirul, PT PLI mendapat keuntungan yakni di setiap pengiriman ekspor benur dengan dilakukan PT ACK, PT PLI mendapat untuk Rp 350 per ekor benur.

Setelah perkara kargo rampung, barulah Edhy menerbitkan Permen Nomor: 12/PERMEN-KP/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang isinya antara lain mengizinkan dilakukannya budidaya Lobster dan ekspor Benih Bening Lobster (BBL). Dengan adanya ekspor benur itu pengusaha budidaya lobster tergiur, salah satunya pemilik PT DPPP Suharjito.

Jaksa menyebut Suharjito datang ke rumah dinas Edhy buat menyampaikan keseriusannya mengikuti ekspor benur. Lalu, kata jaksa Edhy menunjuk Safri selaku Stafsusnya untuk mengurus perkara Suharjito.

“Terdakwa memperkenalkan Suharjito kepada Safri selaku Staf Khusus Menteri KP-RI, dan mengatakan bahwa terkait pengurusan permohonan izin budidaya lobster dan permisi ekspor BBL agar Suharjito berkoordinasi dengan Safri, ” tutur jaksa.

Selain itu, jaksa serupa mengatakan Edhy membentuk tim uji tuntas atau tim due diligence perizinan cara perikanan budidaya lobster dengan menunjuk Andreau Misanta Awak selaku ketua dan Safri sebagai wakil ketua. Awak itu bertugas memeriksa kelengkapan administrasi dan validitas sertifikat yang diajukan perusahaan calon eksportir benur.

Singkat cerita setelah meniti berbagai proses dan tingkatan validitas calon eksportir, jaksa mengatakan berkas PT DPPP sempat ditahan oleh Safri tanpa kejelasan. Safri, cakap jaksa, meminta dokumen itu ditahan sambil menunggu pedoman Andreau Misanta.

“Selanjutnya Safri menyampaikan agar Dalendra Kardina (staf Safri) tidak mengirimkan revisi Proposal Business Plan PT DPPP tersebut kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya guna penerbitan Surat Penetapan Pembudidayaan Lobster dengan mengatakan ‘Tahan dulu’ sampai menunggu arahan darinya, atau dari Andreau Misanta Pribadi, ” kata jaksa KPK.

Sebab izin tak kunjung diperoleh, Suharjito memerintahkan anak buahnya bernama Agus Kurniyawanto & Ardy Wijaya untuk mempersunting kelanjutan izin itu ke Safri. Safri, kata jaksa, di situ menyarankan ke Agus dan Ardy biar PT DPPP menyerahkan uang komitmen ke Edhy senilai Rp 5 miliar jika ingin prosesnya cepat.

“PT DPPP kudu memberikan uang komitmen kepada terdakwa melalui Safri sejumlah Rp 5 miliar dengan dapat diberikan secara berangsur-angsur sesuai dengan kemampuan perusahaan. Selanjutnya Agus dan Ardy melaporkan kepada Suharjito, dimana Suharjito menyanggupinya, ” jelas jaksa.

Cerai-berai, pada 16 Juni Suharjito menyerahkan uang sejumlah USD 77 ribu atau jika dikonversikan ke rupiah sekitar Rp 1 miliar. Kekayaan itu diserahkan ke Safri kemudian diserahkan ke Edhy melalui Amiril Mukminin.

“Dalam pertemuan itu, Suharjito kemudian menyerahkan uang kepada Safri sejumlah USD 77 ribu sambil mengatakan ‘ini titipan buat Menteri’. Selanjutnya Safri menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa meniti Amiril Mukminin, ” tambah jaksa.

Selanjutnya kronologi penerimaan Rp 26 miliar > > >