Hisab Hari Pinangki Duduk di Kursi Pesakitan untuk Diadili

Hisab Hari Pinangki Duduk di Kursi Pesakitan untuk Diadili

Jakarta

Perkara dugaan suap dan gratifikasi jaksa Pinangki Sirna Malasari daripada terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra lekas disidang. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Berkas itu diserahkan pada Kamis, 17 September 2020. Berkas tersebut diserahkan ke pengadilan oleh awak jaksa penuntut umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Aksi Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, beriringan tim jaksa penuntut umum daripada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

“Melimpahkan berkas perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dan aksi pidana pencucian uang (TPPU) atas nama terdakwa Pinangki Sirna Malasari (PSM) ke Pengadilan Tindak Pidana Manipulasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Tengah, ” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum Kejagung) Hari Setiyono dalam keterangan pers tertulis, Kamis (17/9/2020).

Jaksa Pinangki akan didakwa menerima suap, melakukan aksi pidana pencucian uang (TPPU) & pemufakatan jahat. Dakwaan pertama, Pinangki dikenai Pasal 5 ayat dua juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi sebagaimana diubah & ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan untuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Manipulasi.

Dakwaan subsider adalah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan tempat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Manipulasi.

Jaksa Pinangki pula akan didakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Aksi Pidana Pencucian Uang. Dakwaan terakhir yang bakal menjerat Pinangki di meja hijau adalah Pasal 15 juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 15 juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Cetakan 20 Tahun 2001 tentang Transformasi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Kejahatan Korupsi juncto Pasal 88 KUHP.

Langkah Kejagung melimpahkan berkas perkara Pinangki ke mahkamah dinilai suatu sikap tergesa-gesa sebab Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Menurut MAKI, cepatnya berkas kejadian jaksa dilimpahkan terkesan menimbulkan keanehan.

“Justru itulah aku datang ke sini (KPK) karena memang menemukan kejanggalan karena nampak buru-buru itu menutupi pihak-pihak lain, ” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (18/9).

Boyamin berniat pihak lain yang seakan ditutup-tutupi itu memiliki jabatan lebih mulia dari jaksa Pinangki. Meski begitu, Boyamin belum bisa menyebut sapa sosok pemilik jabatan itu.

“Pihak-pihak lain itu bisa yang lebih besar dan lebih tinggi jabatannya. Jadi pelimpahan itu nampaknya untuk melokalisir di Pinangki saja” ucap Boyamin.

Kejagung pun menepis asumsi Boyamin. Kejagung merasa serba salah.

“Susah kan saya, zaman katanya dituduh lelet, terlambat, sekarang ke pengadilan dianggap buru-buru, pelik saya, ” kata Jaksa Gede Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Ali Mukartono kepada wartawan di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.