KPK Bantu Pemkot Semarang Optimalkan Penerimaan Asli Daerah

KPK Bantu Pemkot Semarang Optimalkan Penerimaan Asli Daerah

Info seputar HK Prize 2020 – 2021.

Jakarta

Kasatgasgah KPK, Adlinsyah M. Nasution membuktikan Korwil VII KPK RI berkomitmen membantu Pemkot Semarang mengoptimalkan penerimaan asli daerah (PAD). Salah kepala yang ditekankan dalam optimalisasi PAD ada di sektor pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan.

Ia menjelaskan UU nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membicarakan ada 13 mata pajak yang dikelola daerah. 4 di antaranya adalah hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir.

“Ke empat mata pajak tersebut adalah wajib pungut pajak yang pembayarannya ‘dititipkan’ melalui konsumen untuk kemudian disetorkan ke Pemerintah kota mencuaikan Bapenda, ” terangnya dalam masukan tertulis, Rabu (23/12/2020).

Untuk mempermudah pemantauan dan pengendaliannya, KPK akan bekerja sama dengan Pemkot Semarang dan Bank Jateng buat menyediakan alat perekam transaksi. Corong ini diharapkan membuat pembayaran keempat mata pajak bisa sesuai secara transaksi sebenarnya. Sebab alat ini akan menyimpan dan menyinkronkan data yang bisa dilihat di dashboard dan dimonitor oleh KPK, Bapenda, dan Bank Jateng.

“Dengan dipasangnya alat tersebut harapannya wajib pajak memiliki kesadaran buat patuh sehingga tidak ada lagi kasus penunggakan. Kami juga hendak berkoordinasi dengan para pelaku jalan untuk memastikan alat tersebut tidak dimatikan agar dapat menyampaikan petunjuk secara utuh kepada Bapenda, ” paparnya.

Karena banyaknya potensi usaha yang ada pada Kota Semarang, pihaknya mengungkapkan rencananya di tahun 2021 mendatang hendak dipasang agak 2. 000 media yang dilakukan selama 1 tahun. Pemkot Semarang melalui Satpol PP dan OPD terkait juga bakal melakukan yustisi pajak untuk menginformasikan kepada pelaku usaha yang belum paham dengan supervisi dari KPK.

Sementara itu, Pemangku Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengucapkan meski keempat mata pajak itu merupakan sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19, namun ia mengisbatkan ke depan mereka harus lekas menyetor pajak agar persoalan itu tidak terulang. Pihaknya kemudian memberikan keringanan berupa pelunasan yang dilakukan dengan cara mengangsur.

“Kepada para pengusaha agar segera menyetor secara langsung agar tak ada tunggakan. Bagaimanapun pajak tersebut merupakan pendapatan asli daerah dengan dibutuhkan untuk pembangunan kota, ” katanya.

Hendi, nama akrabnya mengatakan KPK pernah menyelenggarakan supervisi terkait peningkatan pendapatan. Masa itu banyak hotel dan restoran yang dikumpulkan, pendapatan daerah selalu meningkat di tahun-tahun berikutnya dengan sistem yang lebih rapi, disiplin, dan kemungkinan kebocoran hampir tidak ada.

“Dan Alhamdulillah kehadiran KPK pun kembali membantu Pemkot Semarang dalam mengoptimalkan PAD dengan penyelesaian persoalan tunggakan pajak ini, ” pungkasnya.

(ega/ega)