kpr-sudah-lunas-tapi-shm-tak-diberikan-bisakah-saya-pidanakan-bank-1

KPR Sudah Lunas Tapi SHM Tak Diberikan, Bisakah Saya Pidanakan Bank?

Info seputar SGP Hari Ini 2020 – 2021.

Jakarta kacau Setelah mencicil bertahun-tahun membeli rumah, pasti setiap konsumen ingin mimpi mendapatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) di tangan. Sebab, SHM merupakan alat bukti kepemilikan dengan paling kuat. Namun apa jadinya bila ternyata pihak bank malah menahan SHM konsumen yang telah dasar dengan berbagai alasan?

Kasus di atas diceritakan warga Sawangan, Depok, Rickson dalam email yang diterima detik’s Advocate . Berikut cerita lengkapnya:

Kepada Yth,
Redaksi detikcom

Bersama ini saya mohonkan masukan dalam urusan sertifikat yang belum dipecah dengan informasi sebagai beserta:

Kami membeli rumah dalam daerah Sawangan Depok dengan pemberi kredit adalah pihak bank dan dokumen yang telah ada dan sudah kami tandatangani adalah:

satu. AJB.
2. BPHTB.
3. PPJB.

Kami telah melunasi kewajiban ana ke pihak perbankan di Oktober 2019.

Jauh sebelum itu kami telah berkomunikasi dengan pihak perbankan buat meminta menunjukkan sertifikat segera kami, dan pihak perbankan menyatakan masih berkoordinasi & memproses dengan pihak developer. Hingga saat ini saya belum mendapatkan kepastian untuk sertifikat kami.

Kami sudah berkomunikasi juga dengan pihak developer dan diinformasikan bahwa sertifikat masih dalam proses pemecahan (belum balik nama) dan tidak bisa menyampaikan informasi yang jelas teks akan selesai. Mengingat kami bermaksud untuk ‘menyekolahkan’ substansi kami tersebut, maka ana mohon saran:

1. Barang apa yang harus kami lakukan terhadap pihak bank yang menurut kami telah menerima manfaat atas pinjaman awak, dan telah melakukan peristiwa yang menurut kami bersemuka dengan asas penjaminan, dalam mana sertifikat bukan segera kami namun pinjaman segera kami. Apakah ada perkara yang dapat memberikan tekanan terhadap perbankan untuk itu?

2. Apa yang harus kami lakukan dengan pihak developer dan apakah awak bisa mengajukan somasi dan tuntutan hukum baik hati-hati maupun pidana?

Terimakasih

Untuk menyambut pertanyaan di atas, ana meminta pendapat hukum dari advokat Slamet Yuono, S. H., M. H daripada kantor hukum Sembilan Sembilan & Rekan. Berikut tangkisan lengkapnya:

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Sdr Rickson.

Atas pertanyaan belahan tersebut dapat kami sampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Apa dengan harus kami lakukan kepada Pihak Bank yang taat kami telah menerima laba atas pinjaman kami, serta telah melakukan hal dengan menurut kami bertentangan dengan asas penjaminan, dimana surat bukan atas nama kami namun pinjaman atas tanda kami. apakah ada pasal yang dapat memberikan tekanan terhadap perbankan untuk itu.

Bahwa darah menyampaikan telah membeli vila di daerah Sawangan Depok dari developer dengan pemberi kredit bank dan salinan yang telah ada serta telah kami tandatangani ialah: 1). AJB; 2). BPHTB; 3). PPJB.

Dalam kronologi peristiwa yang saudara sampaikan, saudara tidak menjelaskan terkait dengan perjanjian kredit antara saudara dengan pihak bank yang dengan khusus mengatur tentang Ketentuan-ketentuan pokok antara lain:

Hak dan urusan masing-masing pihak;
Jaminan Kredit (tentunya negeri dan bangunan dengan Sertipikat masih dalam proses pemecahan)
Jangka waktu nilai dan bunga;
Sanksi atas keterlambatan Pembayaran;
Pelunasan, Penyerahan Jaminan dan Roya Sertipikat Hak Tanggungan.

Dalam hal ini saya berasumsi belahan sebagai nasabah telah mengesahkan Perjanjian Kredit dengan Pihak Bank sebagai Pemberi KPR dan telah memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Teliti (KUHPdt) yang berbunyi:

Supaya terjadi pengesahan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
kecakapan untuk mendirikan suatu perikatan;
suatu pokok persoalan tertentu;
suatu sebab yang tak terlarang

Dengan ditanda tanganinya perjanjian rekognisi antara Nasabah dengan Bank pemberi KPR maka kedua belah pihak terikat buat menjalankan perjanjian sebaik-baiknya menetapi perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, hal ini sesuai secara Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dengan berbunyi:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang sahih sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik balik selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dijalankan dengan i’tikad baik.

Menyimak selengkapnya di halaman berikutnya.