Legislator PKS: Kedatangan Vaksin Sinovac Cacat, Belum Dapat Izin BPOM

Legislator PKS: Kedatangan Vaksin Sinovac Cacat, Belum Dapat Izin BPOM

Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021. Jakarta

Vaksin Corona buatan Sinovac menjadi sorotan. Legislator PKS menyebut kedatangan vaksin Sinovac ke Tanah Air sebagai salahsatu hal yang cacat.

“Ini cacat ini mendatangkan vaksin ini. Apalagi dua negara, Turki dan Brazil sudah menyetop kerja sama dengan Sinovac itu, ” kata Ansory saat menginterupsi Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/12/2020).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari ini menyebut vaksin Sinovac belum mendapatkan emergency use authorization (EUA) dari Awak POM (BPOM). Ansory mengatakan seharusnya obat tidak boleh masuk Philippines sebelum mendapat izin BPOM.

“Terkait vaksin dari Sinovac, tersebut belum mendapatkan emergency use authorization dri Badan POM. EUA atau emergency use authorization ini adalah merupakan ya contohkan visa dia. Kalau anda masuk satu negara terus ada visa. Belum boleh masuk vaksin ini sebelum ada emergency use authorization dari BPOM, ” ujarnya.

Lebih lanjut, Ansory menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru mendatangkan sebanyak 1, 8 juta vaksin Sinovac di bulan Januari tahun depan. Ia menekankan perlunya agar vaksin itu mendapat izin BPOM sebelum masuk Tanah Air.

“Tolonglah sudah terlanjur one, 2 juta vaksin sudah datang, tolong yang 1, 8 juta dosis vaksin yang akan datang pada Januari, sebelum ada izin dari Badan POM atau belum ada tahap ketiga klinis dri Bio Frama gitu, tunggulah ahora, ” ujar Ansory.

“Jadi mohon pimpinan menguatkan kepada pemerintah agar menunggu izin dari Badan POM ini, baru didatangkan vaksin tersebut, ” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ansory juga menyoroti soal iuran BPJS Kesehatan. Dia menyuarakan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan buat warga kurang mampu.

“Nggak panjang judul intruksi saya, batalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan orang fakir miskin pada tanggal 1 Januari. Itu judulnya, batalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tuk orang fakir miskin pada tanggal 1 Januari, ” ucap Ansory.

Ansory mengatakan dirinya tidak akan berhenti menyuarakan penolakan terhadap BPJS Kesehatan. Menurutnya, melimpah hal dilanggar dalam jika BPJS Kesehatan dinaikkan.

“Saya tidak akan berhenti menyuarakan penolakan kenaikan BPJS Kesehatan bagi fakir miskin ini. Karena banyak yang dilanggar di situ, ” ucapnya.

Foto: Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan. (Rahel/detikcom)