MA Loloskan Grab dari Denda Rp 30 M sebab Tak Terbukti Monopoli

Dapatkan promo member baru Pengeluaran HK 2020 – 2021.

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Upah Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melawan Grab. Alhasil, Grab lolos dari denda Rp 30 miliar lantaran tidak terbukti monopoli.

Peristiwa bermula saat KPPU sudah memutuskan PT Solusi Indonesia bersama–kemudian menjadi PT Grab Indonesia– dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) benar melanggar Pasal 14 dan 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 pada 2 Juli 2019. Hal itu terkait di dalam jasa angkutan sewa istimewa yang berkaitan dengan logistik aplikasi piranti lunak Grab App yang diselenggarakan di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Enau, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan, dan Surabaya.

Pasal 14 dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi:

Pelaku daya dilarang membuat perjanjian secara pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai penerapan sejumlah produk yang tercatat dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa terbatas yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, jalan dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, dengan dapat mengakibatkan terjadinya perlombaan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat’.

Selanjutnya Pencetus 19 menyatakan:
Pelaku usaha dilarang melayani satu atau beberapa kesibukan, baik sendiri maupun bergandengan pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya pengerjaan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat bersifat. Lalu pada huruf d, melakukan praktek diskriminasi kepada pelaku usaha tertentu.

KPPU kemudian menjatuhkan denda kepada Grab Rp 30 miliar. Tatkala, TPI didenda dengan jumlah Rp 19 juta. Grab keberatan dan mengajukan banding ke PN Jaksel. Hasilnya, PN Jaksel mengabulkan & membatalkan keputusan KPPU.

PN Jaksel penyatakan Grab dan TPI tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Pertandingan Usaha Tidak Sehat. Menyatakan Grab dan TPI tidak terbukti melanggar ketentuan Bab 19 Huruf d Peraturan Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Giliran KPPU tidak terima dan mengajukan kasasi. Apa sirih MA?

“Tolak kasasi, ” demikain mengumumkan panitera MA dalam websitenya, Senin (5/4/2021).

Duduk sebagai ketua mahkamah Zahrul Rabain dengan bagian Ibrahim dan Dwi Sugiarto. Adapun panitera pengganti yaitu Selviana Purba. (asp/rdp)