MAKI: SP3 Kasus BLBI Ternyata Bukan April Mop, Ana Akan Gugat KPK

Promo menarik pada undian Data SGP 2020 – 2021.

Jakarta – Masyarakat Antikorupsi Nusantara (MAKI) bakal melawan KPK terkait surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus perkiraan korupsi terkait surat bahan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim serta Itjih Sjamsul Nursalim. Persabungan dilakukan lewat gugatan praperadilan.

“MAKI akan menggugat praperadilan melawan KPK untuk membatalkan SP3 perkara sangkaan korupsi BLBI tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim, ” kata Pemimpin MAKI Boyamin Saiman, kepada wartawan, Jumat (2/4/2021).

KPK untuk baru kalinya menerbitkan SP3 kejadian BLBI atas tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim pada Kamis (1/4). Keduanya pun kini tidak lagi menjadi tersangka KPK.

MAKI berencana mengajukan gugatan praperadilan untuk membatalkan SP3 tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Boyamin menyebut gugatan ini akan diajukan paling perlahan-lahan akhir April 2021.

“Tadinya kami berniat SP3 ini adalah wujud April Mop atau prank dari KPK, namun ternyata April beneran karena SP3 benar-benar terbit dan diumumkan secara resmi oleh KPK, ” ucapnya.

Boyamin membeberkan alasan menggugat KPK. Alasan pertama, yaitu KPK mendalilkan SP3 secara alasan dengan lepasnya Syafrudin Arsyad Temenggung menjadikan tentang korupsi BLBI BDNI mendaulat kehilangan penyelenggara negara.

“Hal ini sungguh sangat tidak benar sebab dalam surat dakwaan pada Syafrudin Arsyad Temenggung dengan jelas didakwa bersama-sama dengan Dorojatun Koentjoro-Jakti sehingga sekalipun SAT telah bebas tetapi masih terdapat penyelenggara negeri yaitu Dorojatun Koentjoro-Jakti. Betul memprihatinkan KPK telah lupa ingatan atas surat dakwaan yang telah dibuat serta diajukan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada tahun 2018, ” ujarnya.

Alasan kedua adalah putusan lepas Syafrudin Arsyad Temenggung tidak bisa dijadikan dasar SP3. MAKI menilai Indonesia menganut sistem lembaga pidana kontinental warisan Belanda, yaitu tidak berlakunya sistem Jurisprodensi. Dia menyebut kejadian itu menyebabkan putusan arah seseorang tidak serta merta berlaku bagi orang asing.

“(Alasan) ke-3, MAKI pada tahun 2008 pernah memenangkan praperadilan arah SP3 melawan Jaksa Utama atas perkara yang sepadan dugaan korupsi BLBI BDNI, dimana dalam putusan praperadilan tahun 2008 tersebut berbunyi Pengembalian Kerugian Negara tidak menghapus pidana korupsi. Pertimbangan Hakim Praperadilan 2008 itu akan dijadikan dasar praperadilan yang akan diajukan NISTA, ” katanya.

Boyamin menyebut KPK harusnya tetap mengajukan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan sintem in absentia (sidang minus hadirnya terdakwa). Selama ini, katanya, Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim, ialah buron KPK.

“MAKI merasa keadilan asosiasi tercederai dikarenakan SP3 dikasih kepada orang yang samar-samar dan buron, ” ujarnya.