NISTA Minta Kajari Jaksel Dievaluasi karena Beri Jamuan ke 2 Jenderal

NISTA Minta Kajari Jaksel Dievaluasi karena Beri Jamuan ke 2 Jenderal

Jakarta porakporanda

Masyarakat Anti Manipulasi Indonesia (MAKI) menilai jamuan santap yang diberikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel) Anang Supriatna kepada tersangka kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo tidak lazim. MAKI menyebut jamuan itu berlebihan.

“Berapapun harganya adalah jamuan tersebut tidak lazim, toh selain soto tersedia jajanan pasar, jadi tetap berlebihan. Soto di Solo harganya Rp 5 ribu, ” kata Pemimpin MAKI, Boyamin Saiman, dalam keterangannya, Senin (19/10/2020).

Boyamin melihat jamuan makan yang disajikan seperti sudah disiapkan di suatu aula layaknya meja makan dalam restoran. Padahal, sejatinya, pelimpahan periode II alat bukti dan para tersangka, hanya dilakukan di tempat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang telah tersedia di Kejaksaan.

“Dan itu nampak jamuan itu dikatakan soto katanya kantin, tapi kan ada jajanan rekan segala macam dan apapun itu di ruangan aula yang pengertiannya disiapkan untuk itu untuk makan-makan, karena mejanya jelas diatur sebagaimana meja makan di restoran, ” katanya.

“Apapun tersebut berlebihan dengan jamuan model begitu, karena apa, sekarang di kejaksaan itu baik di Kejaksaan Gede, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, itu sudah dibuat sistem PSTP, pelayanan satu pintu, dan itu ada ruangan tersendiri. Jadi sebenarnya sepantasnya cukup di situ ruangannya buat serah terima orang dan barang bukti, dan cukuplah kira-kira utama jam, ” imbuh Boyamin.

Selain itu, MAKI juga menyayangkan sikap Kajari Jakarta Selatan yang menyerahkan baju tangsi kepada para tersangka karena penuh awak media yang meliput zaman itu. Boyamin menyebut pernyataan itu justru mencerminkan perlakuan berbeda kepada 2 jenderal tersebut.

“Karena kalimatnya Kajari Jakarta Daksina kan mengatakan ketika memberikan baju tahanan kan semata-mata hanya kalau karena banyak wartawan di asing, nanti ketahuan, ada perbedaan perlakuan kan gitu, dan buktinya masa dua orang tersebut kembali ke Bareskrim ke Mabes Polri membangun pakai baju dinas lagi, sampai di sana. Jadi ini hanya suatu yang perlakuan yang bertentangan juga gitu, ” ucapnya.