pemerintah-tak-bisa-larang-partai-pecah-ini-tanggapan-pd-kubu-moeldoko-1

Pemerintah Tak Bisa Larang Partai Pecah, Ini Tanggapan PD Kubu Moeldoko

Dapatkan promo member baru Pengeluaran HK 2020 – 2021.

Jakarta kacau

Partai Demokrat kubu Moeldoko sependapat dengan Menko Polhukam Mahfud Md yang menyebut pemerintah tidak bisa melarang partai pecah lantaran bisa merusak demokrasi di Indonesia. Kubu Moeldoko menilai urusan internal golongan bisa diselesaikan di meja hijau hingga Mahkamah Agung (MA).

“Yang disampaikan Pak Mahfud benar bahwa Pemerintah tidak boleh campur tangan dalam urusan internal partai. Salurannya sudah ada yaitu Pengadilan dan Mahkamah Agung, ” kata juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, zaman dihubungi, Sabtu (27/3/2021).

Rahmad menyebut seluruh pihak harus taat dengan aturan main tersebut. Dia lantas menyebut pihaknya serupa akan membawa persoalan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga ke MA usai SK penetapan Kemenkumham telah diterima.

“Semua pihak didalam partai harus tunduk dan taat dg aturan berperan yang telah ditetapkan negeri kita. Jika nanti SK penetapan oleh Kemenkumham telah kami terima, maka saluran berikutnya adalah ke Pengadilan Tata laksana Negara dan mampu lanjut ke Mahkamah Istimewa jika kubu AHY merasa tidak puas, ” ucapnya.

Dia pula meminta agar semua bagian taati mekanisme sengketa partai yang sudah diatur pada Indonesia.

“Begitulah mekanisme kita berpartai di Indonesia yang kita cintai ini. Mari kita taati mekanisme yang sudah diatur oleh negara kita, ” imbuhnya.

Simak selengkapnya di kaca berikutnya.

Lihat Video: PD Kubu Moeldoko Singgung Ibas ke Kasus Korupsi Hambalang

[Gambas:Video 20detik]