Premi X DPR Dorong Masyarakat Menggugat Pasal Pendidikan di UU Ciptaker

Premi X DPR Dorong Masyarakat Menggugat Pasal Pendidikan di UU Ciptaker

Jakarta berantakan

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengaku kaget karena masih menemui bab terkait pendidikan di dalam Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Dia juga mengaku kecewa karena sebelumnya disepakati klaster pendidikan dikeluarkan daripada draf RUU Ciptaker.

“Saya posisi kaget, karena Baleg menyatakan dalam forum akan melahirkan klaster pendidikan, utuh, semuanya. Ke-2, saya kecewa, karena tetap masuknya satu pasal di Pasal 65 terkait pendidikan, ” kata Syaiful Huda kepada wartawan, Selasa (6/10/2020).

Dia mengaku terakhir mengetahui hal tersebut setelah Omnibus Law Ciptaker disahkan pada Senin (5/10). Politikus PKB ini mengucapkan tengah meminta agar Baleg meluluskan penjelasan kepada Komisi X perkara Pasal 65 tersebut.

Syaiful mengaku khawatir keberadaan Pasal 65 tersebut akhirnya membuat pendidikan menjadi barang dagangan. Menurutnya, kondisi itu tak sesuai dengan amanat konstitusi.

“Saya sedang cari informasi ke teman Baleg, buat Komisi X mendapatkan penjelasan lebih utuh terkait Pasal 65. Semoga, karena ini masa reses maka harus menunggu. Tapi saya patah hati, dalam konteks, Pasal 65 tersebut berpotensi menjadikan pendidikan sebagai daerah komersial. Itu kan tidak senapas dengan amanat UUD 1945, ” ungkapnya.

Dia mengucapkan Komisi X sebelumnya merekomendasikan menumpukan klaster pendidikan di RUU Ciptaker. Dia mendorong aktivis pendidikan untuk mengajukan gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mereka dalam gaya menolak dan akan membawa ini ke judicial review. Muhammadiyah, PGRI, Tamansiswa juga menolak. Sikap hamba, kita dorong ambil judicial review sebagai jalan konstitusional, ” perkataan dia.

Pasal pendidikan dalam UU Cipta Kerja diatur di paragraf 12 tentang pendidikan dan kebudayaan. Berikut ini bunyinya:

Paragraf 12
Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 65
(1) Pelaksanaan perizinan pada daerah pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
(2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara Peraturan Pemerintah.