RUU KUHP-Pemasyarakatan Diusulkan Dikeluarkan dari Prolegnas 2021

RUU KUHP-Pemasyarakatan Diusulkan Dikeluarkan dari Prolegnas 2021

Bonus harian di Keluaran HK 2020 – 2021.

Jakarta

Menkum PEDOMAN Yasonna Laoly mengungkapkan bahwa pemerintah mengusulkan tiga RUU masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2021 berupa RUU tentang Wabah hingga RUU KUHAP. Imbasnya, bakal ada 3 RUU yang diusulkan dikeluarkan dari prolegnas prioritas 2021.

Lembaga Legislasi atau Baleg DPR RI mengungkap bahwa RUU KUHP, RUU Lembaga Pemasyarakatan (PAS) dan RUU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan dikeluarkan dari prolegnas prioritas 2021.

“Dengan demikian jika melihat apa yang disampaikan Pak Menteri, ada tiga RUU dengan tadinya masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2020, untuk usulan tahun 2021 akan dikeluarkan dengan pertama adalah RUU tentang KUH Pidana, yang kedua adalah RUU tentang PAS, lembaga pemasyarakatan, dan yang terakhir adalah RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan, ” sirih Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas saat rapat kerja bergandengan Menkum HAM di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2020).

“Kemudian diusulkan tiga RUU yang baru, yang pertama adalah RUU tentang Kitab Undang-Undang Kaidah Acara Perdata, kemudian RUU tentang Wabah, dan yang terakhir adalah RUU tentang Pengembangan dan Pengukuhan Sektor Keuangan ini Omnibus Law, ” ujar Supratman.

Soal wacana dikeluarkannya RUU KUHP dan RUU PAS dari prolegnas prioritas 2021 mendapat sorotan dibanding anggota Baleg DPR. Untuk diketahui, prolegnas prioritas 2021 belum disahkan oleh Baleg dan pemerintah.

Di akhir rapat, Menkum HAM Yasonna Laoly pun memberi sinyal bahwa RUU KUHP mematok RUU PAS diusulkan keluar daripada Prolegnas Prioritas 2021. Dia beralasan dua RUU itu bisa kapan saja dibahas kembali.

“Ada beberapa catatan soal, sebab Romo tadi, sekaligus saja KUHP dan PAS, sebetulnya Pak Kepala sudah jawab, bahwa ini carry over, hanya benar yang dianggap Pak Taufik tadi, baiklah kita gunakan waktu ini juga untuk sosialisasi dulu, dan sementara kita memprioritaskan ini, ” ucap Yasonna.

Selain itu, RUU KUHP dan RUU PAS didorong untuk lebih disosialisasikan ke kelompok. Hal itu agar menyatukan apresiasi masyarakat dengan pemerintah dan DPR.

“Karena UU itu kan carry over, mudah saja untuk kita mengangkatnya kembali, sebab prolegnas sudah kita biasakan menjelma sesuatu yang sangat dinamis, ” imbuhnya.

Berikut proposal baru RUU prolegnas prioritas rintisan pemerintah tahun 2021:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Adat Acara Perdata
2. Program Undang-Undang tentang Wabah
3. Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law Sektor Keuangan)

(rfs/gbr)