ini-alasan-hakim-tolak-keberatan-habib-rizieq-di-kasus-kerumunan-1

Tersebut Alasan Hakim Tolak Keberatan Habib Rizieq di Peristiwa Kerumunan

Bonus harian di Keluaran SDY 2020 – 2021.

Jakarta – Cantik hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menolak nota keberatan atau eksepsi Habib Rizieq Shihab. Alasannya karena sudah masuk pelajaran pokok perkara.

Menawan hakim menilai alasan keberatan atau nota eksepsi dengan diuraikan terdakwa bukan bahan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat 2 serta pasal 156 ayat 1 KUHAP. Oleh sebab tersebut menurut hakim, harus diperiksa dan dibuktikan dalam persidangan.

“Selain itu untuk mengetahui apakah tersangka telah melakukan perbuatan ataupun pun tidak melakukan tanduk sebagaimana didakwakan JPU maka harus memeriksa bukti data di persidangan. Karena itu alasan keberatan yang dikemukakan terdakwa telah masuk mengenai materi perkara, ” ujar hakim ketua Suparman Nyompa di PN Jaktim, Hidup Dr Sumarno, Selasa (6/4/2021).

Selain itu hakim menilai dakwaan JPU yang disusun juga sudah sesuai KUHAP. Sebelumnya, ketua menolak keberatan atau eksepsi terdakwa Habib Rizieq Shihab.

“Menyatakan keberatan atau eksepsi terdakwa & penasihat hukum terdakwa (Habib Rizieq Shihab) tidak dapat diterima, ” ujar ketua ketua Suparman Nyompa.

Selanjutnya, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum meneruskan pemeriksaan pokok perkara tersebut. Jaksa meminta waktu pada majelis hakim selama 7 hari untuk memanggil saksi-saksi.

Dalam wasit ini, Habib Rizieq didakwa melakukan penghasutan sehingga membuat kerumunan di Petamburan dengan dianggap melanggar aturan menerjang pandemi virus corona (COVID-19). Kerumunan itu terjadi berselirat dengan undangan pernikahan anak Habib Rizieq sekaligus rujukan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Atas perbuatanya, Habib Rizieq didakwa dengan pasal berlapis. Berikut kausa yang menjerat Habib Rizieq dalam persidangan perkara penghasutan terkait kerumunan di Petamburan, sebagai berikut:

1. Pasal 160 KUHP juncto Pasal 93 Peraturan Republik Indonesia (UU RI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau;
2. Pasal 216 bagian (1) KUHP juncto Urusan 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau;
3. Pasal 93 UU Bagian 6 Tahun 2018 mengenai Kekarantinaan Kesehatan juncto Perkara 55 ayat (1) pertama KUHP, atau;
4. Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juncto Pencetus 55 ayat (1) pertama KUHP, dan
5. Pasal 82A ayat (1) juncto 59 ayat (3) huruf c dan d UU RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 10 tulisan b KUHP juncto Urusan 35 ayat (1) KUHP.

(yld/yld)