guru-besar-antikorupsi-minta-penonaktifan-75-pegawai-kpk-dibatalkan-1

Tutor Besar Antikorupsi Minta Penonaktifan 75 Pegawai KPK Dibatalkan

Bonus harian di Keluaran SGP 2020 – 2021.

Jakarta

Guru Besar Antikorupsi menghargai penonaktifan 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan bentuk pelemahan terhadap KPK. Penonaktifan ini dinilai perlu dibatalkan.

“Kehadiran KPK merupakan salah satu instruksi reformasi yang menginginkan Nusantara bebas dari belenggu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Buat itu, segala bentuk pelemahan terhadap KPK, salah satunya adalah pemberhentian 75 personel yang disebutkan di akan tidak dapat dibenarkan & mesti ditolak, ” ujar Guru Besar Antikorupsi, di dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/5/2021).

Guru Tinggi Antikorupsi ini diketahui terdiri dari 74 Profesor di berbagai universitas. 74 Profesor ini menyoroti persoalan yang terjadi di KPK belakangan ini.

Menurutnya, aturan tes itu tidak terdapat dalam Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 ataupun Peraturan Negeri Nomor 41 Tahun 2020. Namun pimpinan KPK malah dinilai memasukkan secara menekan terkait TWK ke Susunan KPK Nomor 1 Tahun 2021.

“Faktanya TWK tersebut tidak sekalipun disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK) maupun Susunan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 sebagai syarat buat melakukan alih status kepegawaian KPK. Bahkan, MK telah menegaskan dalam putusan tes materi UU KPK kalau proses alih status kepegawaian tidak boleh merugikan hak-hak pegawai KPK. Namun, aturan itu ternyata telah diabaikan begitu saja oleh Pimpinan KPK dengan tetap memasukkan secara paksa konsep TWK ke dalam Peraturan Komite Pemberantasan Korupsi Nomor satu Tahun 2021, ” tuturnya.

Tidak cuma itu, Guru Besar Antikorupsi juga menyoroti pertanyaan dengan diberikan dalam tes alih status kepegawaian ini. Menurutnya, pertanyaan yang diberikan tak relevan dengan isu pemberantasan korupsi.

“Substansi TWK juga memunculkan kecurigaan kami, khususnya dalam konteks pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada pegawai KPK saat melakukan wawancara. Secara umum taat pandangan kami apa yang ditanyakan mengandung nuansa irasional dan tidak relevan dengan isu pemberantasan korupsi, ” ujarnya.

“Terlebih lagi, sejumlah pegawai KPK yang diberhentikan telah mempunyai rekam jejak panjang pada upaya penindakan maupun pencegahan korupsi. Misalnya, dalam kejadian masa kerja, sejumlah pegawai KPK yang diberhentikan makin tercatat sudah bergabung semenjak lembaga antirasuah itu jadi atau sekitar tahun 2003 lalu, ” sambungnya.

Penonaktifan ini pula dinilai akan berimbas di kasus besar yang sedang ditangani, seperti korupsi bansos, ekspor benih lobster (benur) hingga e-ktp. Penanganan urusan ini disebut akan melambat dan merugikan masyarakat.

“Hal ini tentu akan berimplikasi pada kejadian yang sedang mereka tangani, mulai dari korupsi uang sogok bansos di Kementerian Sosial, suap ekspor benih lobster, pengadaan KTP-Elektronik, dan uang sogok mantan sekretaris Mahkamah Luhur. Kami menilai bukan tidak mungkin pengusutan perkara-perkara tersebut akan melambat, dan kejadian ini tentu merugikan rakyat selaku korban praktik korupsi dan pemegang kedaulatan tertinggi di republik ini, ” ujarnya.

Sebelumnya, KPK angkat bicara soal penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama 74 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus asesmen tes wawasan kewarganegaraan nasional. KPK menyebut mereka tidak dinonaktifkan, melainkan diminta menyerahkan tugas kepada atasannya.

Plt Juru Cakap KPK Ali Fikri mengucapkan salinan SK tentang hasil asesmen TWK sudah diserahkan kepada atasan 75 personel yang dinyatakan tidak lolos. Novel dkk pun diminta menyerahkan tugas kepada atasannya.

“Dalam surat tersebut, pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung, sampai dengan ada keputusan lebih lanjut, ” prawacana Ali kepada wartawan, Selasa (11/5).

(dwia/gbr)