vaksinasi-di-riau-disorot-jokowi-anggota-dprd-kritik-keras-pemprov-1

Vaksinasi di Riau Disorot Jokowi, Anggota DPRD Kritik Berlelah-lelah Pemprov

Jackpot hari ini Result SGP 2020 – 2021.

Pekanbaru

Kasus positif COVID-19 di Riau terus mengalami kenaikan hingga Presiden Joko Widodo meminta Menkes menyampaikan banyak vaksin ke Riau. Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati menghakimi ketidaksiapan Pemprov dalam penjelmaan vaksinasi.

“Kami sudah ada rapat dengar pendapat beberapa waktu yang lalu, dihadiri sama Sekdis Dinas Kesehatan. Secara awak saya mendapat gambaran ketidaksiapan Pemprov dalam pelaksanaan vaksinasi, ” kata Ade, Kamis (20/5/2021).

Politikus PAN itu menilai selama ini Pemprov Riau menggunakan Dinas Kesehatan hanya mengambil posisi distributor. Sebab, introduksi Ade, Pemprov Riau hanya bisa meneruskan vaksin dengan didapatkan dari pusat tanpa menetapkan penerima prioritas dan strategi pelaksanaan tingkat kabupaten dan kota.

“Pemprov mengambil situasi hanya sebagai distributor vaksin yang diterima dari induk. Kelihatan tidak ada koordinasi menetapkan prioritas, strategi, & waktu pelaksanaan dengan kabupaten dan kota. Pelaksanaan vaksinasi lebih bersifat sporadis, terbukti dengan kejadian kemarin, ” kata Ade.

Menurut Ade, program vaksinasi yang terus digencarkan sentral selayaknya diatur Pemprov cocok skala prioritas. Terutama untuk seluruh tenaga kesehatan, di mana para tenaga kesehatan tubuh merupakan ujung tombak untuk penanganan pasien COVID-19.

“Kemudian disusul sebab tenaga pendidik dan TNI. Selanjutnya, tentu pemerintah harus memastikan seluruh masyarakat, terutama yang rentan tertular COVID-19 seperti lansia, pedagang, serta pekerja. Ini harus diperkirakan untuk sesegera mungkin memperoleh vaksinasi, ” katanya.

Ade juga meminta informasi terkait vaksin dibuka seluas-luasnya. Pemerintah harus mengisbatkan alur prioritas dan keyakinan waktu sampai kapan kelompok bisa mendapatkan vaksinasi.

“Sehingga tidak berlaku hal seperti di pada. Dari jumlah awal sebesar 20 ribu dosis vaksin untuk Riau, tentu belum mencukupi untuk seluruh umum Riau dengan jumlah enam, 5 juta jiwa. Sebab sebab itu, kepastian tali air prioritas dan waktu menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, ” kata Ade.

Ade mendesak Pemprov Riau untuk serius memukul COVID-19. Terutama setelah adanya anggaran refocusing tahun 2020 senilai Rp 497 miliar digelontorkan.

“Mendesak keseriusan Pemprov untuk menangani pandemi COVID-19. Jangan datang anggaran yang digelontorkan menguap, anggaran Rp 497 miliar tak berdampak di 2021. Seharusnya 2021 refocusing perkiraan bisa dititikberatkan pada penguatan ekonomi mikro, menekan angka pengangguran terbuka yang dapat membantu ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi, ” katanya.

“Ya, tersebut kita belum telisik Rp 497 miliar itu ke mana saja. Intinya, Riau tanpa rencana penanganan pandemi COVID-19, ” ujar Ade.